Kategori: Berita

Wonosobo (Humas) – Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo, Panut, menghadiri acara pelepasan murid kelas XII MAN 2 Wonosobo angkatan ke-58 yang berlangsung di GOR Al-Muntaha MAN 2 Wonosobo, Sabtu (9/5/2026). Dalam momentum istimewa tersebut, beliau memberikan pesan mendalam kepada para alumni agar bijak dalam menentukan langkah serta prioritas hidup setelah menyelesaikan jenjang Madrasah Aliyah (MA).

Kakankemenag mengingatkan para alumni agar tidak “kesusu” dalam memutuskan sesuatu setelah purna studi. Panut menekankan pentingnya filosofi “jangan kesusu” bagi alumni MAN 2 Wonosobo dalam merancang peta jalan kehidupan mereka. Menurutnya, masa pasca kelulusan madrasah aliyah merupakan fase emas yang sangat penting untuk mengeksplorasi potensi diri.

Ia mencontohkan agar para alumni tidak terburu-buru memutuskan untuk menikah di usia muda. Beliau mengingatkan bahwa proses belajar tidak boleh berhenti. Dengan bekal ilmu pengetahuan yang mumpuni, para lulusan MAN 2 Wonosobo diharapkan mampu membuka peluang yang lebih luas serta menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya guna.

“Masa muda adalah waktu emas untuk mengeksplorasi potensi dan menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Jadi, untuk anak-anakku alumni MAN 2 Wonosobo, pesan saya adalah jangan kesusu nikah. Fokuslah belajar dan raih cita-cita kalian terlebih dahulu,” tegas Panut di hadapan ratusan siswa, jajaran guru, serta orang tua wali murid yang hadir.

Menurutnya, dinamika global dan pesatnya perkembangan teknologi saat ini menghadirkan tantangan zaman yang jauh lebih kompleks bagi generasi muda. Oleh karena itu, bekal pendidikan dasar dan karakter dari madrasah harus terus dikembangkan, baik melalui jenjang pendidikan tinggi maupun penguasaan keterampilan baru, agar alumni tidak tertinggal oleh perubahan zaman.

Dalam arahannya, Panut juga menyampaikan bahwa kesiapan mental, intelektual, dan kematangan emosional yang diperoleh dari proses belajar merupakan kunci utama dalam membangun kehidupan yang stabil di masa depan. Beliau meyakini bahwa menunda usia pernikahan demi mematangkan kapasitas diri dan ilmu pengetahuan merupakan langkah bijak untuk membangun keluarga yang tangguh kelak.

Rangkaian acara pelepasan angkatan ke-58 diikuti oleh 523 siswa kelas XII dan diakhiri dengan prosesi pengalungan samir, penyerahan penghargaan kepada siswa berprestasi, serta doa bersama. “Teruslah belajar untuk menjawab tantangan zaman, jadilah kebanggaan madrasah, dan buktikan bahwa lulusan MAN 2 Wonosobo siap menjadi pemimpin masa depan yang cerdas serta berakhlakul karimah,” tutupnya memberi motivasi.

Kontributor: MAN 2 Wonosobo | edt

Jakarta (Kemenag) — Satu inovasi kembali hadir sebagai kelanjutan proses reformasi birokrasi di Kementerian Agama. Aplikasi Gaji Web Kementerian Keuangan diinterkoneksikan dengan Sintem Informasi Kepegawaian (Simpeg) Kementerian Agama sebagai solusi atas masalah pagu minus pembayaran gaji pegawai yang sering berulang.

“Mulai Juni 2026, pembayaran gaji dilakukan berbasis Simpeg. Dampak baiknya, ke depan tidak ada lagi pagu minus di Kementerian Agama yang selama ini menjadi problem mendasar dalam pembayaran gaji pegawai,” sebut Kepala Biro Sumberdaya Manusia, Setjen Kementerian Agama, Muhammad Zain, di Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Menurut Zain, Kemenag menjadi salah satu kementerian yang ditunjuk sebagai proyek percontohan (piloting) oleh Kementerian Keuangan dalam implementasi platform pembayaran pemerintah. Kebijakan ini tertuang dalam  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3/MK/PB/2026 tentang Pelaksanaan Piloting Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Gaji dan Tunjangan yang Melekat pada Gaji melalui Platform Pembayaran Pemerintah pada Kementerian/Lembaga.

“Ini  merupakan bukti nyata bahwa Kemenag dinilai terdepan dan siap dalam mengimplementasikan sistem ini,” sebut M Zain.

“Ini juga bagian dari kelanjutan proses Reformasi Birokrasi yang dimandatkan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Semoga dengan ini, tata kelola keuangan di Kemenag semakin akuntabel dan tertib, tidak terjadi lagi pagu minus,” sambungnya.

Kesiapan Kemenag, kata M Zain, tercermin dari capaian kualitas data ASN pada SIMPEG/SIMSDM yang dikelola oleh Biro SDM dan stakeholder dengan meraih penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan predikat Tinggi pada penilaian Indeks Kualitas Data ASN (IKADA) tahun 2026, dengan skor 98,86 dari 642 instansi pusat dan daerah yang dinilai.

M Zain mengatakan, interkoneksi antara Aplikasi Gaji Web Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan data kepegawaian SIMPEG/SIMSDM Biro SDM Kemenag dirancang untuk meningkatkan efisiensi administrasi sekaligus meminimalkan kesalahan dalam pembayaran gaji pegawai. “Program ini sudah disiapkan secara matang dan diawasi secara ketat oleh Kemenkeu dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kami akan memulai implementasinya pada Juni 2026,” tegas M Zain.

Penerapan sistem ini diharapkan membawa sejumlah manfaat nyata bagi organisasi, di antaranya pengelolaan gaji yang lebih transparan, cepat, dan akurat. Data pegawai yang bersifat real-time akan mengurangi risiko kesalahan perhitungan gaji serta mencegah terjadinya pagu minus yang selama ini kerap disebabkan oleh data belanja pegawai yang tidak akurat.

“Data pegawai akan semakin real-time, terhindar dari kesalahan perhitungan gaji, serta Kemenag pun terhindar dari pagu minus yang disebabkan oleh belanja pegawai yang tidak akurat,” ujar Zain.

Keakuratan dan kualitas data kepegawaian, kata M Zain, bukan semata-mata tanggung jawab Pengelola Basis Data Kepegawaian (PBDK) di masing-masing satuan kerja, melainkan juga kewajiban seluruh 361.611 ASN Kemenag itu sendiri.

“ASN Kemenag tidak boleh abai terhadap data kepegawaiannya. Ingat: datamu adalah karirmu,” tegas Zain. Data yang akurat dan selalu diperbarui akan memberikan kemudahan bagi ASN, baik dalam pengembangan karier maupun pemenuhan hak-haknya.

Wonosobo (Humas) — Upaya menata administrasi sekaligus menjaga kualitas pendidikan Al-Qur’an terus digaungkan Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo. Setelah sebelumnya menggelar sosialisasi izin operasional bagi madrasah diniyah, kali ini giliran Lembaga Pendidikan Al-Qur’an (LPQ) yang mendapat pendampingan terkait perpanjangan izin operasional (Ijop), Kamis (7/5/2026), di ruang rapat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua LPQ Kabupaten Wonosobo, kepala lembaga, serta operator LPQ kecamatan se-Kabupaten Wonosobo. Suasana berlangsung hangat namun penuh kesungguhan, sebab yang dibahas bukan sekadar administrasi, melainkan juga ikhtiar menjaga marwah pendidikan Al-Qur’an di tengah masyarakat.

Plt. Kepala Seksi PD Pontren Kemenag Wonosobo, Artiyah, saat membuka acara menyampaikan agar momentum ini dimanfaatkan sebaik mungkin oleh seluruh peserta untuk berdiskusi dan menyelesaikan berbagai persoalan kelembagaan, termasuk terkait EMIS dan tata kelola pendidikan Al-Qur’an. Ia mengajak seluruh pengurus LPQ untuk bersama-sama berkomitmen menertibkan manajerial pendidikan Al-Qur’an di Kabupaten Wonosobo.

Menurutnya, kualitas pengajaran Al-Qur’an harus benar-benar dijaga karena para pendidik LPQ merupakan “ring pertama” dalam membentuk generasi Qurani. “Kalau pengajaran Al-Qur’annya baik, maka anak-anak akan menjadi penjaga gawang bagaimana Al-Qur’an tetap dipelajari dengan baik dan benar,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua LPQ Kabupaten Wonosobo, Nur Farid, menegaskan bahwa izin operasional menjadi bukti legalitas dan keformalan sebuah lembaga. Ia mengingatkan bahwa masa berlaku izin memiliki batas waktu sehingga ketertiban administrasi perlu menjadi perhatian bersama.

“Kami berharap operator maupun ketua LPQ kecamatan segera menindaklanjuti dengan mengumpulkan kepala lembaga, khususnya bagi LPQ yang izin operasionalnya sudah habis masa berlakunya,” ujarnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi teknis oleh Sudarto dari Seksi PD Pontren Kemenag Wonosobo. Meski saat ini masih terdapat moratorium dari pusat bagi pengguna SIPDAR untuk penerbitan maupun perpanjangan Ijop, acara tetap berjalan dengan pemaparan syarat-syarat dan mekanisme pengajuan izin operasional. Di antaranya, lembaga harus memiliki gedung sendiri dan jumlah santri minimal 20 orang.

Sesi tanya jawab pun berlangsung aktif. Berbagai pertanyaan dari peserta mengalir, mulai dari teknis administrasi hingga kendala pengelolaan lembaga. Dari ruang sederhana itu, tersirat satu semangat yang sama: menjaga pendidikan Al-Qur’an tetap tertib, hidup, dan memberi cahaya bagi generasi mendatang.

Wonosobo (Humas) – Di tengah laju zaman yang kian dipacu teknologi, pendidikan keagamaan tetap berdiri sebagai akar yang meneguhkan. Hal itu mengemuka dalam kegiatan sosialisasi perpanjangan izin operasional Madrasah Diniyah Takmiliyah (Madin) yang digelar pada Rabu, (6/5/2026), di ruang rapat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo. Kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan FKDT kecamatan se-Kabupaten Wonosobo ini menjadi ruang temu sekaligus penguat komitmen bersama dalam menata legalitas lembaga pendidikan keagamaan.

Plt Kepala Seksi PD Pontren Kankemenag Wonosobo, Artiyah, menegaskan pentingnya pengelolaan administrasi yang tertib di tengah dinamika perkembangan zaman. Ia menyebut, masih terdapat sejumlah lembaga yang menghadapi kendala dalam izin operasional (ijop) dan sistem EMIS. “Pendidikan keagamaan, dalam derasnya arus teknologi, tetap harus menjadi landasan utama bagi umat Islam. Maka pengelolaannya tidak boleh setengah hati,” ujarnya. Ia juga mengajak seluruh pengurus FKDT, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan, untuk tidak lengah terhadap informasi dan terus memperbarui pengetahuan.

Senada dengan itu, Ketua DPC FKDT Kabupaten Wonosobo, Rino Pambudi, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program berkelanjutan untuk mendorong tertib administrasi lembaga. Menurutnya, persoalan di lembaga pendidikan keagamaan kerap kompleks, sehingga perlu pendataan yang jelas antara yang sudah dan belum memperpanjang izin operasional.

Sementara itu, Sekretaris FKDT Kabupaten Wonosobo, Rois Saputro, mengingatkan bahwa sebagai tenaga pendidik dan kependidikan, setiap hari adalah ruang belajar. Ia menekankan bahwa ijop merupakan syarat penting dalam mendirikan madrasah yang legal dan diakui. “Ini bukan sekadar administrasi, tetapi pijakan keberlangsungan lembaga,” ungkapnya.

Dengan jumlah Madin di Wonosobo yang mencapai sekitar 600 lembaga, kegiatan ini diharapkan menjadi titik terang agar tidak ada lagi kendala dalam perpanjangan izin operasional. Sosialisasi kemudian dilanjutkan oleh Sudarto yang memaparkan teknis perpanjangan ijop. Ia menegaskan bahwa masih terdapat beberapa kecamatan yang belum melakukan perpanjangan, dan memberikan batas waktu satu bulan ke depan untuk segera menuntaskannya.

Melalui langkah bersama ini, Madrasah Diniyah Takmiliyah di Wonosobo diharapkan semakin tertata, tidak hanya kuat dalam nilai, tetapi juga kokoh dalam tata kelola. Sebab dari ruang-ruang sederhana itulah, masa depan generasi berakar dan bertumbuh.

Banyak hoaks terkait kasus kekerasan seksual yang dibuat menjadi konten disinformasi di media sosial dan secara sengaja diframing untuk menyerang Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Menteri Agama Nasaruddin Umar kembali menegaskan sikapnya bahwa tidak ada toleransi untuk tindak kekesaran  dan pelecehan, baik fisik, verbal, maupun seksual.

“Sikap saya terkait tindak kakerasan seksual itu jelas dan tegas. Tidak ada toleransi untuk tindak kekerasan seksual. Saya tidak pernah menoleransi sedikit pun tindakan yang mencederai martabat kemanusiaan,” tegas Menag di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

“Saya tidak hanya sebagai Menteri Agama, tapi sebagai seorang manusia juga menyatakan semua yang bertentangan dengan moralitas itu harus menjadi musuh bersama,” sambungnya.

Menag menekankan bahwa lembaga pendidikan harus menjadi ruang aman dan bermartabat bagi seluruh peserta didik. “Lembaga pendidikan agama harus menjadi tempat paling aman bagi anak-anak kita untuk belajar, harus menjadi contoh masyarakat yang ideal”, ujar Menag.

Menag juga menjelaskan bahwa Kementerian Agama sudah memperkuat regulasi dan mekanisme pembinaan di satuan pendidikan keagamaan, yang akan mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pondok pesantren dan mencegah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

“Ini akan menjadi concern kami, terutama masalah terkait pondok pesantren ya. Kami sudah membentuk satuan pembinaan Pondok Pesantren, yang mana pimpinan pondok pesantren berkolaborasi untuk mengawasi dan mencegah penyimpangan apapun yang terjadi di pondok pesantren,” tegas Menag.

Menag mengajak masyarakat untuk lebih teliti dalam memilah informasi, terlebih informasi hoaks yang berpotensi memecah belah. “Mari menjadi pemutus rantai hoaks dengan saring sebelum sharing. Cerdas bermedia sosial adalah cara kita menjaga kedamaian untuk sesama,” tandasnya.

Biro Humas dan Komunikasi Publik

Wonosobo (Humas) – Di Dusun Cengklok, Desa Butuh, Kecamatan Kalikajar, pembangunan tidak hanya diukur dari terbukanya akses jalan. JALISU (Jalan Lingkar Sumbing) yang mulai membelah lanskap perbukitan membawa harapan baru bagi konektivitas dan potensi wisata. Namun di saat yang sama, ia juga menyisakan satu pertanyaan mendasar, bagaimana memastikan pembangunan tidak berhenti pada infrastruktur, tetapi juga menjaga keseimbangan dengan alam yang menopangnya?

Pertanyaan itu dijawab dengan cara yang sederhana namun terarah oleh Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Wonosobo melalui kegiatan Tegak Karya Manunggal (TKM). Bersama Pramuka Penegak Gudep 121/122 Wirosobo–Nyai Ageng Sobo, madrasah ini menanamkan makna kepedulian lingkungan lewat aksi nyata, penyerahan dan penanaman 100 bibit pohon keras dengan tinggi rata-rata minimal dua meter di area sekitar jalur JALISU.

Langkah ini bukan sekadar simbolik. Di kawasan yang tengah bertransformasi akibat pembangunan jalan, vegetasi menjadi elemen yang kerap terpinggirkan. Padahal, di wilayah lereng seperti Sumbing, keberadaan pohon bukan hanya soal estetika, melainkan penyangga ekosistem, menahan erosi, menjaga cadangan air, sekaligus memastikan lanskap tetap layak dihuni dan dikunjungi.

Di titik inilah konsep ekoteologi menemukan bentuknya. Bukan lagi wacana di ruang kelas, tetapi praktik yang membumi. Alam tidak diposisikan sebagai objek yang dieksploitasi, melainkan sebagai amanah yang harus dijaga. Penanaman pohon menjadi cara sederhana untuk menerjemahkan nilai tersebut ke dalam tindakan nyata.

Berbeda dengan kegiatan penghijauan yang kerap berhenti pada seremoni, keterlibatan siswa dalam TKM menghadirkan dimensi lain. Mereka tidak sekadar menanam, tetapi memahami konteksnya, bahwa setiap bibit yang ditanam berada di ruang yang sedang berubah. Ada pembangunan yang berjalan, dan di saat yang sama, ada tanggung jawab untuk merawat keseimbangan.

Menurut Ngadiyana, Kagudep MAN 1 Wonosobo, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari proses pembelajaran yang lebih luas sekaligus gerakan nyata yang sedang dibangun madrasah.

“Kami tidak ingin penghijauan ini berhenti di satu kegiatan. Saat ini MAN 1 Wonosobo sedang menggerakkan program penghijauan yang lebih besar, bekerja sama dengan perusahaan di Jakarta melalui dana CSR untuk pengadaan ribuan bibit pohon yang sasarannya dari Dieng sampai dengan Cilacap. Apa yang kami lakukan hari ini, 100 bibit pohon keras adalah langkah awal. Dari langkah kecil ini, kami ingin memastikan ada keberlanjutan,” ujarnya.

Pernyataan ini memperlihatkan arah yang lebih jelas, bahwa kegiatan hari ini bukan peristiwa tunggal, melainkan bagian dari desain yang lebih panjang. Pendidikan tidak hanya berbicara tentang nilai, tetapi juga tentang konsistensi tindakan.

Di tengah geliat pembangunan JALISU sebagai penopang ekonomi baru, langkah seperti ini menghadirkan keseimbangan narasi. Bahwa pertumbuhan tidak harus mengorbankan lingkungan. Justru, keberhasilan pembangunan akan ditentukan oleh sejauh mana ia mampu berdampingan dengan alam.

Bagi masyarakat Cengklok, dampaknya mungkin belum terasa dalam waktu dekat. Pohon tidak tumbuh dalam semalam. Namun di balik itu, ada proses yang sedang dimulai, sebuah upaya menjaga agar perubahan yang datang tidak menggerus apa yang sudah ada.

Seratus bibit pohon mungkin tampak kecil di tengah bentang alam Sumbing. Tetapi dari situlah arah dibangun, bahwa menjaga lingkungan bukan dimulai dari skala besar, melainkan dari kesadaran yang konsisten.

Dan di jalur yang baru dibuka itu, bukan hanya jalan yang sedang dibangun, tetapi juga cara pandang.

Ps-ws

Wonosobo (Humas) — Dusun Cengklok, Desa Butuh, Kecamatan Kalikajar, bukan sekadar titik di peta. Ia adalah potret kecil ketimpangan, wilayah dengan daya dukung ekonomi terbatas, di tengah ikhtiar pengembangan potensi seperti JALISU (Jalan Lingkar Sumbing), sebuah inisiatif berbasis lanskap dan daya tarik alam yang mulai membuka peluang baru bagi masyarakat.

Proses itu berjalan. Harapan mulai tumbuh. Namun, kebutuhan dasar sebagian warga tetap menuntut perhatian yang tak bisa ditunda.

Di ruang inilah kehadiran Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Wonosobo melalui kegiatan Tegak Karya Manunggal (TKM) menemukan relevansinya. Kegiatan yang digelar selama tiga hari, Kamis (30 April) hingga Sabtu (2 Mei 2026), ini diikuti oleh Pramuka Penegak dari Gudep 121/122 Wirosobo–Nyai Ageng Sobo. Lebih dari sekadar agenda kepramukaan, kegiatan ini menjelma sebagai bentuk keterlibatan nyata generasi muda dalam denyut kehidupan masyarakat.

Sorotan paling kasat mata tampak pada bazar baju layak pakai. Tidak ada label harga tinggi, bahkan, batas maksimal hanya Rp5.000. Dalam logika konsumsi modern, angka ini nyaris tak berarti. Namun di Cengklok, ia menjelma menjadi akses.

Warga tidak sekadar menerima, tetapi tetap membeli. Sebuah pendekatan yang menjaga martabat di tengah keterbatasan.

“Di titik ini, kegiatan sosial tidak lagi sekadar memberi, tetapi memanusiakan,” tandas Muzamil, selaku Pembina Pramuka.

Program pembagian sembako menyusul dengan pendekatan yang lebih terukur. Bantuan tidak dibagikan secara merata, melainkan diupayakan tepat sasaran bagi warga yang benar-benar membutuhkan. Hal ini penting, mengingat ketidaktepatan distribusi kerap memicu persoalan sosial di tingkat akar rumput.

Namun, TKM tidak berhenti pada distribusi bantuan. Perlombaan warga yang digelar justru menyentuh sisi yang kerap terabaikan yaitu membangun kedekatan yang setara. Anak-anak, remaja, hingga orang tua terlibat dalam ruang yang sama, bukan sebagai penerima bantuan, melainkan sebagai bagian dari peristiwa bersama.

Tawa yang pecah di sela kegiatan bukan sekadar hiburan, tetapi penanda bahwa relasi mulai terbangun, bukan sekadar interaksi sesaat yang berakhir setelah bantuan dibagikan.

Kepala MAN 1 Wonosobo, Sunaryo, menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya berdimensi sosial, tetapi juga edukatif.

“Kami ingin siswa tidak hanya belajar di ruang kelas, tetapi juga dekat dengan realitas kehidupan masyarakat. Dari sini mereka belajar empati, memahami kondisi nyata, dan melihat langsung bagaimana kehidupan berjalan di luar lingkungan mereka,” ujarnya.

Di titik ini, TKM memperlihatkan wajah lain dari pendidikan: bukan sekadar ruang transfer pengetahuan, tetapi juga ruang perjumpaan antara apa yang dipelajari dan apa yang benar-benar terjadi.

Lebih jauh, kehadiran MAN 1 Wonosobo di Cengklok dapat dibaca sebagai bagian dari dukungan sosial terhadap penguatan ekonomi masyarakat, termasuk dalam konteks pengembangan potensi wisata seperti JALISU. Meski tidak menyentuh aspek infrastruktur, kegiatan ini ikut menghidupkan ruang sosial desa, menciptakan interaksi, memperkuat kohesi, dan menghadirkan dinamika yang menjadi fondasi penting bagi tumbuhnya sebuah kawasan.

Di Cengklok, bantuan memang hadir dalam bentuk nyata. Namun, yang perlahan bekerja justru sesuatu yang tak selalu terlihat: relasi.

Dari interaksi yang terbangun, dari jarak yang mulai menyempit antara siswa dan warga, muncul kedekatan yang kerap terlewat dalam banyak program serupa.

Perubahan besar mungkin belum tampak hari ini. Namun di ruang-ruang sederhana seperti inilah proses itu mulai menemukan bentuknya, pelan, tetapi nyata.

Ps-ws

Jakarta (Kemenag) — Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i memberi nasihat agar Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama istiqamah dalam menjaga amanah. Menurutnya,  ujian tidak hanya datang dalam bentuk kesulitan. Ujian juga hadir melalui keberhasilan, jabatan, dan kenyamanan.

“Tidak sedikit yang tetap taat saat susah, tetapi lalai ketika diberi kemudahan. Karena itu, kita harus menjaga fitrah pengabdian kepada Allah,” tegasnya saat memberi sambutan pada Majelis Mujahadah Inspektorat Jenderal (MMI) #11 yang digelar secara daring, Kamis (30/4/2026) malam.

Di hadapan ratusan pegawai dan auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, Wamenag mengajak ASN untuk memaknai pekerjaan sebagai ibadah, bukan sekadar rutinitas birokrasi. “Ketika kita ‘menjual’ diri kepada Allah, maka jabatan, harta, dan kebebasan tidak lagi kita gunakan semau sendiri. Semua harus mengikuti kehendak Allah SWT,” ujarnya.

Ia mengulas kandungan Surah At-Taubah ayat 111 tentang Allah yang “membeli” diri dan harta orang beriman dengan surga sebagai balasan. Menurutnya, ayat tersebut mengandung pesan mendalam tentang penggunaan kebebasan, kekuasaan, dan amanah.

Manusia, lanjut Wamenag, diberi kebebasan dalam menjalani hidup. Namun, kebebasan itu menjadi ujian untuk menentukan apakah seseorang tetap berada di jalan Allah atau justru mengikuti kepentingan dan hawa nafsu.

“Kita bebas memilih, termasuk untuk hadir dalam majelis seperti ini. Harta yang kita miliki juga milik Allah, tetapi kita diberi ruang untuk mengelolanya. Dari situlah Allah menilai pilihan kita,” katanya.

Wamenag mengapresiasi konsistensi pelaksanaan Majelis Mujahadah yang rutin digelar setiap Kamis malam Jumat. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi ruang penting untuk memperkuat mental dan spiritual aparatur, khususnya insan pengawasan.

“Kegiatan ini perlu terus dirawat. Selain mempererat silaturahmi, kegiatan ini juga mengingatkan bahwa bekerja di Kementerian Agama adalah jalan ibadah,” ujarnya.

Suasana tausiah semakin khidmat ketika Wamenag mengutip hadis tentang kerinduan Rasulullah SAW kepada umatnya yang hidup setelah masa beliau. Umat tersebut adalah mereka yang tetap istiqamah menjalankan ajaran.

“Mudah-mudahan kita termasuk umat yang dirindukan Rasulullah SAW,” ucapnya.

Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, Khoirul Huda Basyir, menyampaikan bahwa Majelis Mujahadah Inspektorat Jenderal telah berlangsung secara istiqamah selama bertahun-tahun. Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan mental dan spiritual pegawai.

Pada 2026, MMI mengusung tema “Mujahadah untuk Pengokoh Integritas”. Tema ini menjadi upaya memperkuat budaya kerja pengawasan yang bersih, profesional, dan berintegritas.

“Kegiatan mental spiritual ini menjadi penguat komitmen dan penyemangat bagi pegawai untuk tetap istiqamah menjalankan amanah pengawasan,” pungkasnya. (Idha Nurhayani)